Busamnews.id, Samarinda — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy, menyampaikan otokritik kepada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, sebagai respons atas tuntutan publik yang mencuat dalam aksi demonstrasi pada 21 April 2026.
Agus menegaskan, kritik tersebut bukan serangan politik, melainkan bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan di Benua Etam. Ia mengingatkan bahwa Partai Gerindra dan Partai Golkar masih berada dalam satu koalisi yang mengusung pasangan Rudy Mas’ud–Seno Aji pada Pemilihan Gubernur Kaltim 2024.
“Bagaimanapun, kita masih dalam satu gerbong. Otokritik ini adalah bentuk rasa sayang, tidak ada kebencian,” ujar Agus, Rabu (22/4/2026) malam di Samarinda.
Menurutnya, ada tiga poin utama yang perlu menjadi perhatian serius gubernur agar situasi politik tetap kondusif dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif.
Pertama, terkait tuntutan publik agar pemerintah menghentikan praktik yang dianggap mengarah pada nepotisme. Agus menilai isu dinasti politik menjadi sorotan tajam dalam aksi massa dan telah memicu kemarahan masyarakat.
“Kita harus peka. Sentimen publik ini nyata dan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Kedua, ia menyoroti pengelolaan anggaran daerah. Agus menilai pemerintah perlu lebih selektif dalam menetapkan prioritas belanja agar berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menyinggung polemik anggaran pembelian mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan Rp25 miliar yang sempat menuai kritik luas.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi bahan introspeksi. Ia juga menyebut DPRD telah melakukan penyisiran anggaran, termasuk merevisi sejumlah pos belanja yang dinilai tidak prioritas.
Ketiga, Agus menyoroti komposisi Tim Ahli Gubernur yang dinilai terlalu banyak diisi figur dari luar daerah. Ia menilai hal tersebut memicu kekecewaan masyarakat lokal dan berharap pemerintah lebih memberi ruang kepada putra daerah.
“Ini memang hak gubernur, tapi kita juga harus menjaga perasaan masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Selain itu, Agus turut menanggapi isu pergantian Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia mengakui adanya dorongan agar dilakukan pergantian sebagai upaya meredam tudingan nepotisme, mengingat Hasanuddin merupakan kakak kandung Gubernur Rudy Mas’ud.
Meski demikian, Agus menegaskan Fraksi Gerindra tidak akan mencampuri urusan internal partai lain.
Kecurigaan publik, lanjutnya, semakin menguat setelah polemik anggaran mobil dinas dan renovasi rumah jabatan mencuat. Bahkan, sejumlah anggota DPRD disebut tidak mengetahui secara pasti proses masuknya anggaran tersebut dalam APBD.
Walaupun rencana pembelian mobil dinas akhirnya dibatalkan, Agus menilai peristiwa ini menjadi alarm penting bagi seluruh unsur pemerintahan.
“Ke depan, pemerintah harus lebih transparan, peka terhadap kritik, dan tidak mengabaikan persepsi publik,” pungkasnya.
Leave a Reply