Busamnews.id, Samarinda — Yayasan Mitra Hijau menutup rangkaian Focus Group Discussion (FGD) dengan menggelar diskusi bersama Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kalimantan Timur pada Jumat (24/04/2026). Kegiatan ini menjadi bagian akhir dari lima FGD yang sebelumnya melibatkan kelompok pemuda, perempuan dan masyarakat sekitar tambang, media, serta akademisi.
Seluruh rangkaian diskusi tersebut bertujuan menghimpun berbagai perspektif sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan terkait transisi energi berkeadilan di Kalimantan Timur.
Dalam forum tersebut, perwakilan perusahaan tambang, Muslim dari PT Multi Harapan Utama (MHU), menegaskan pentingnya optimalisasi manfaat sektor tambang selama masih beroperasi.
“Selagi tambang masih ada, manfaatnya harus benar-benar ditransformasikan,” ujarnya.
Salah satu usulan utama yang mengemuka adalah mendorong perusahaan tambang untuk memperkuat kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan dana CSR. Langkah ini dinilai penting guna memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal ketika aktivitas pertambangan berhenti.
Namun demikian, peserta FGD menilai banyak program CSR saat ini belum dirancang secara berkelanjutan. Produk-produk hasil binaan perusahaan kerap hanya beredar di lingkungan internal perusahaan, tanpa mampu menembus pasar yang lebih luas. Kondisi ini berisiko memutus siklus ekonomi masyarakat ketika operasional tambang berakhir.
Di sisi lain, potensi ekonomi alternatif mulai bermunculan, meski belum terintegrasi secara optimal. Salah satunya adalah inisiatif kelompok tani dalam mengembangkan kayu arang halaban sebagai sumber biomassa. Meski menjanjikan, pengembangan sektor ini masih terkendala keterbatasan bibit dan minimnya dukungan dari hulu hingga hilir.
Isu reklamasi lahan pascatambang turut menjadi sorotan. Selama ini, pendekatan reklamasi dinilai cenderung seragam dan belum mempertimbangkan kebutuhan ekologis serta ekonomi masyarakat. Padahal, di sejumlah wilayah terdapat konsep “lembo”, yakni kawasan hutan berbasis pohon buah yang menjadi sumber pangan dan penghidupan warga.
Ketidaksesuaian pendekatan reklamasi bahkan berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem. Dalam beberapa kasus, satwa liar seperti monyet mulai memasuki kebun warga akibat berkurangnya sumber pakan di habitat aslinya.
Karena itu, peserta FGD mendorong agar rencana pascatambang disusun secara terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan jenis tanaman yang akan dikembangkan.
Dalam FGD lainnya, kelompok pemuda menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja baru dalam proses transisi energi. Mereka menekankan bahwa peluang kerja hijau harus disertai akses terhadap pelatihan, peningkatan keterampilan (upskilling), dan pelatihan ulang (reskilling) yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan.
Sementara itu, kelompok perempuan menekankan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka menilai banyak usaha masih bergantung pada pendampingan jangka pendek, sehingga rentan melemah ketika dukungan berakhir. Selain itu, mereka juga mendorong reklamasi lahan dengan tanaman produktif seperti buah-buahan.
Dari kalangan akademisi, kritik diarahkan pada keterbatasan pendanaan riset di bidang energi terbarukan serta minimnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan daerah. Akademisi juga mengusulkan integrasi isu transisi energi dalam kurikulum pendidikan, serta penguatan peran mahasiswa melalui program KKN dan PKL.
Sementara itu, jurnalis menyoroti pentingnya transparansi data, khususnya terkait sektor pertambangan dan penggunaan lahan. Keterbukaan informasi dinilai menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan publik dan memastikan kebijakan berjalan akuntabel.
Media juga menyoroti belum sinkronnya kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk minimnya roadmap yang jelas terkait transisi energi di sejumlah daerah.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Yayasan Mitra Hijau, Dicky Edwin, menyatakan dukungannya terhadap rencana kolaborasi pelatihan bagi jurnalis.
“Kami melihat media memiliki peran penting dalam menjembatani isu transisi energi agar lebih mudah dipahami publik. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas jurnalis, tetapi juga memperkuat penyebaran informasi yang kredibel dan berdampak,” ujarnya.
Seluruh hasil dari lima FGD ini akan dirangkum sebagai bahan rekomendasi dalam agenda National Policy Dialogue. Langkah ini diharapkan mampu memastikan proses transisi energi di Kalimantan Timur berjalan secara inklusif serta menjamin keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi seluruh masyarakat.
Leave a Reply